🪩 Landasan Konseptual Politik Luar Negeri Indonesia Adalah

Berikutadalah dasar pelaksanaan serta peranan Indonesia dalam politik luar negeri. Selasa, 5 Oktober 2021 11:26 WIB Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto

Politik luar negeri merupakan segala aspek hukum dan politik yang berkaitan dengan pengaturan hubungan internasional satu negara dengan negara lainnya. Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, politik, kerjasama, kewarganegaraan dan aspek lainnya yang berkaitan dengan hubungan internasional negara lain dengan Indonesia. Definisi Politik Luar Negeri Definisi politik luar negeri secara etimologi atau bahasa berasal dari Yunani. Yakni dari kata politica, yaitu segala hal yang merujuk dan berkaitan dengan politik negara. Berupa segala usaha warga di dalam suatu negara untuk mencapai tujuan bersama untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama yang diterapkan atau disahkan secara formil. Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah adalah kebijakan dari pemerintah pusat yang dibentuk untuk negara-negara lain dalam kontekstual hubungan internasional. Tujuan dari dibuatnya kebijakan adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan hubungan internasional demi kemaslahatan bangsa. Kebijakan politik luar negeri kemudian mencakupi landasan, prinsip, perangkat, nilai, sikap, serta strategi dalam menghadapi negara yang berbeda. Dirumuskannya segala kebijakan tersebut agar negara tidak dirugikan oleh pihak maupun negara lainnya, mengoptimalkan keuntungan bagi negara serta mengurangi dampak-dampak yang mampu merugikan rakyat dan negara. Negara sebagai wadah dan kebijakan-kebijakannya dibentuk sedemikian rupa agar masyarakat selalu merasa aman dan nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut konseptual landasan politik luar negeri menurut ahli. Plano Olton Politik luar negeri merupakan segala bentuk strategi, rencana, dan tindakan yang diciptakan oleh pemerintah yang mengatur segala bentuk hubungan internasional dengan negara-negara lain untuk mencapai tujuan nasional negara. Setiap negara berdaulat memiliki bentuk politik luar negeri yang unik dan berbeda. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki kondisi yang berbeda. Valerie M. Hudson Menurut Hudson politik luar negeri mencakupi kebijakan yang mengatur segala bentuk hubungan internasional antar negara. Hubungan internasional dapat berupa hubungan baik atau bersahabat antar negara maupun hubungan konflik. Kebijakan segala bentuk hubungan internasional suatu negara diatur dalam bentuk politik luar negeri suatu negara dan tidak bisa sama untuk satu negara dengan yang lainnya. Perbedaan kondisi suatu negara mendorong terbentuknya perbedaan dalam kebijakan luar negeri setiap negara. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan merupakan kebijakan konstitusional yang sesuai dengan tujuan dan aspirasi negara. Adapun berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara Kondisi Internal Negara Kondisi pertama dan yang paling utama dalam menentukan kebijakan politik luar negeri adalah kondisi di dalam negara tersebut. Kondisi yang dimaksud meliputi banyak faktor seperti sistem pemerintahan, geografis, ideologi, konstitusional, aspirasi dan kepentingan negara. Dalam pergantian pemerintahan dan tatanan politik dalam negara tersebut juga seringkali akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil. Kondisi Eksternal Negara Berbagai perubahan dalam dunia internasional akan sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Faktor terbesar yang menggerakkan kebijakan-kebijakan politik luar negeri suatu negara dapat meliputi berbagai faktor seperti iklim ekonomi global, inflasi dan deflasi global, isu-isu luar negeri hingga konflik luar negeri dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara. Situasi atau hubungan baik atau buruknya antar negara akan turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Secara landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah diuraikan sebagai berikut. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang berpolitik. Dimulai sejak kolonialisme Belanda, kemerdekaan, orde lama, orde baru dan era reformasi. Perubahan sistem politik yang berjalan di Indonesia turut mempengaruhi berbagai kebijakan dalam negeri yang secara otomatis mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri. Dinamika di dalam politik Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pertumbuhan kebijakan politik luar negeri di Indonesia. Yang kemudian menjadi prinsip landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah sebagai berikut. Bebas Aktif Indonesia menganut prinsip berpolitik luar negeri yang bebas aktif. Dimana Indonesia berperan aktif dalam segala kegiatan global sebagai bagian dari masyarakat dunia namun tidak berpihak pada kekuatan internasional apapun terutama yang tidak sesuai dengan landasan dasar negara Pancasila dan konstitusional UUD 1945. Politik luar negeri aktif merupakan politik yang selalu tanggap dalam merespon permasalahan di dunia internasional dan selalu turut serta dalam berkontribusi menjaga keamanan dan kestabilan global. Apabila dalam kasus internasional menemukan permasalahan global terutama yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila maka negara berhak mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang menentang bahkan membatasi hubungan baik dengan negara-negara yang menimbulkan kasus-kasus bermasalah tersebut terutama yang menyinggung tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Anti Kolonialisme Dalam UUD 1945 dengan jelas telah menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menentang dengan keras segala bentuk kolonialisme atau penjajahan. Hal ini karena kolonialisme tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan yang tertera seperti di dalam Pancasila. Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah mengabdi kepada kepentingan negara, kebijakan pemerintah, kebijakan politik luar negeri, dan segala hal yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Politik luar negeri harus berlandaskan atas kepentingan Pancasila, UUD 1945, kepentingan nasional dan kemaslahatan rakyat Indonesia. Demokratis Menjunjung tinggi keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat global. Hal yang paling nyata dan sudah Indonesia lakukan dalam berpolitik luar negeri adalah berkontribusi dalam berbagai hal yang mendukung gerakan perdamaian, demokratis dan berkeadilan. Berikut beberapa peran Indonesia dalam mengusung prinsip-prinsip tersebut di mata Internasional. Berpartisipasi dalam gerakan Non Blok melalui konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang melahirkan Deklarasi Bandung. Yang merupakan sebuah gerakan yang menggebrak asas untuk tidak memihak satupun negara adidaya maupun berpartisipasi dalam berbagai perebutan kekuasaan yang tengah terjadi pada saat tersebut termasuk perang dingin. Karena sekali lagi politik luar negeri Indonesia tidak mendukung segala bentuk kegiatan kolonialisme seperti yang tengah dilakukan negara-negara adikuasa pada tahun-tahun tersebut. Pengakuan Kedaulatan Negara Lain Berpartisipasi secara aktif dan demokratis dalam organisasi dunia seperti PBB dan ASEAN. Indonesia telah berpartisipasi sebagai juru damai dari tahun 1957 dengan mengirim pasukan perdamaian Pasukan Garuda kepada negara-negara bersengketa dan konflik secara aktif bahkan hingga sekarang. Hal ini dilakukan demi mengembalikan kemanusiaan yang adil dan beradab pada negara-negara yang bersengketa karena peperangan dan konflik hanya menyebabkan tersitanya hak-hak dasar manusia yang hidup di dalam negara tersebut. Menjalankan kerjasama bilateral secara proaktif baik sebagai masyarakat dunia, Asia, bahkan ASEAN. Kerjasama dibentuk untuk segala aspek global di era globalisasi yang pesat saat ini seperti aspek hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Demi meningkatkan kualitas dan mutu produk bangsa serta meningkatkan GDP negara agar masyarakat dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik. JAKARTA Politik luar negeri bebas aktif tertuang dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan

- Politik luar negeri dibutuhkan setiap negara di dunia untuk membangun hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri turut dilaksanakan oleh Indonesia sejak negara ini resmi berdiri. Politik luar negeri sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain dengan maksud mencapai tujuan negara maupun kepentingan negara yang bersangkutan. Menurut buku "Sejarah Indonesia" yang diterbitkan Kemendikbud, landasan utama politik luar negeri Indonesia adalah dasar negara yaitu Pancasila. Dalam menjalankan kegiatan politik dengan negara-negara lain di kancah internasional, Indonesia menganut paham politik "bebas aktif." Dalam pasal 3 UU Nomor 37 tahun 1999, bebas aktif artinya adalah Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara a priori pada kekuatan dunia mana pun. Secara bersamaan, Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik, sengketa, serta permasalahan dunia lainnya sebagai tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejarah politik luar negeri di IndonesiaSejak Indonesia dinyatakan sebagai sebuah negara yang berdaulat, politik luar negeri Indonesia turut lahir sebagai pelengkap kebijakan untuk mengatur hubungannya di dunia internasional. Jika landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, maka landasan konstitusionalnya adalah Pembukaan Undang-undang Dasar UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi "....dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial….” Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dikeluarkan Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945. Maklumat tersebut mengatur poin-poin hubungan Indonesia dengan luar negeri, yaitu politik damai dan hidup berdampingan secara damai; tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain; politik bertetangga baik degan kerja sama dengan semua negara, baik bidang ekonomi, politik, dan sebagainya; melakukan hubungan dengan negara lain dengan mengacu pada piagam PBB. Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta pada 2 September 1948 sempat menyatakan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Menurut e-modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan Kemedikbud, tujuan-tujuan tersebut antara lain Mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa juga negara Indonesia; Memperoleh barang-barang dari luar negeri yang tidak atau belum dapat diproduksi sendiri sebagai upaya memperbesar kemakmuran rakyat Indonesia; Meningkatkan persaudaraan antar bangsa; Meningkatkan perdamaian dunia. Kemudian, di tahun 1959 hingga 1965 pada masa Demokrasi terpimpin, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945, serta Amanat Presiden yang disebut dengan "Manifesto Politik Republik Indonesia." Infografik SC Sejarah Landasan Utama Politik Luar Negeri Indonesia. Amanat Presiden tersebut memuat tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu melanjutkan perjuangan anti imperialisme. Sementara, tujuan jangka panjang yaitu melenyapkan imperialsime. Pada masa tersebut, pemerintah Indonesia meyakini bahwa walaupun Indonesia sudah merdeka negara-negara imperialis dan kolonialis, yaitu negara-negara barat, masih merupakan ancaman bagi kemerdekaan Indonesia. Manifesto Politik Manipol Indonesia ini merupakan cikal bakal munculnya doktrin dunia tanpa Blok Barat, Blok Timur, ataupun Blok ketiga Asia/Afrika. Setelahnya, pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS no. XII/ MPRS/1966. Ketetapan ini mempertegas kembali sejumlah peraturan formal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Poin pertama yang dipertegas dalam Ketetapan MPRS tersebut adalah politik luar negeri Indonesia bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apa pun. Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin kedua adalah politik luar negeri Indonesia mengabdi kepada kepentingan nasional serta amanat penderitaan rakyat. Di tahun 1973, politik luar negeri Indonesia mulai difokuskan pada upaya pembangunan. Ini artinya lebih banyak kerja sama Indonesia di bidang ekonomi dan bidang lainnya dengan dunia internasional. Kemudian setelah reformasi, yaitu pasca Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Kegiatan politik luar negeri pada masa ini lebih banyak menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi nasional yang terjadi kala itu. Baca juga Debat Ke-4, Jokowi Tetap Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Apa Definisi, Prinsip & Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia? - Pendidikan Kontributor Yonada NancyPenulis Yonada NancyEditor Alexander Haryanto

Sebagaisebuah landasan operasional, politik luar negeri bebas aktif dapat diimplementasikan pada agenda diplomasi Indonesia dalam Presidensi KTT G20 tahun 2022—sesuai dengan salah satu misi utama yang termaktub dalam visi pemerintahan Jokowi-K. H. Ma'ruf Amin. Terkait dengan hal ini, dalam visi-misi tersebut dituliskan secara eksplisit

- Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif selama ini dijalankan dengan berasaskan pada 3 landasan. Adapun 3 landasan politik luar negeri Indonesia itu meliputi, landasaan idiil atau ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Lantas, apa yang dimaksud landasan idiil, konstitusional, dan operasional politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif? Seperti negara-negara lain yang sama-sama berdaulat, Republik Indonesia pun menjalin kerja sama internasional. Hal ini membuat Indonesia turut terlibat dalam pergaulan dunia. Agar kerja sama internasional membuahkan hasil positif bagi kepentingan nasional, Indonesia perlu menyusun strategi politik luar negeri yang tepat. Mengutip modul Sejarah 2020 terbitan Kemdikbud, dasar pertimbangan dan alasan suatu negara menentukan negara lain menjadi negara sahabat yaitu mengenai aspek politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah masing-masing. Politik luar negeri merupakan arah kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara-negara lain. Kebijakan politik ini bagian dari kebijakan nasional, tetapi lingkupnya dunia internasional. Meski begitu, kebijakan politik luar negeri diterapkan demi kepentingan nasional. Indonesia menjalankan politik luar negeri tersebut atas dasar prinsip bebas aktif dan berfondasikan pada 3 landasan idiil, konstitusional, dan operasional.Baca juga Sejarah Politik Etis Tujuan, Tokoh, Isi, & Dampak Balas Budi Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli & Ciri-ciri Umumnya Apa Itu Politik Luar Negeri Bebas Aktif? Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI telah menetapkan bahwa politik luar negeri yang dijalankan sejak era pascakemerdekaan sampai sekarang menganut prinsip bebas-aktif. Bebas bermakna bebas memilih atau menentukan negara yang menjadi sahabat Indonesia tanpa terikat pada satu ideologi atau blok tertentu. Adapun makna aktif adalah ikut ambil bagian dalam mengembangkan persahabatan dan kerja sama internasional. Pencetus politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia adalah Mohammad Hatta. Wakil Presiden Indonesia pertama itu mengemukakan konsep "bebas aktif" saat menyampaikan pidato berjudul "Mendayung di antara Dua Karang" pada 2 September 1948. Pidato disampaikan di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BP-KNIP. Menurut Hatta, penentuan kebijakan politik luar negeri Indonesia perlu ditetapkan agar Indonesia tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Indonesia harus tetap menjadi subjek di dunia internasional yang memiliki hak dalam menentukan sikap sendiri sebagai negara yang merdeka politik luar negeri Indonesia yang "bebas aktif" juga diterangkan dalam Bagian Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri PDF, tepatnya penjelasan untuk pasal 3, yakni sebagai berikut "Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.""Yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingan nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945." Mengutip modul PPKn Kelas XI terbitan Kemdikbud, Indonesia memiliki corak politik luar negeri yang khas. Hal ini terlihat pada pembukaan UUD 1945. Dalam potongan teksnya disebutkan, “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”Apa Saja Landasan Politik Luar Negeri Indonesia? Politik luar negeri memerlukan landasan demi menopang kebijakannya. Untuk NKRI, kebijakan politik luar negeri dilandasi dengan landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Apa yang dimaksud dengan 3 landasan politik luar negeri Indonesia itu?Jawabannya bisa ditemukan dalam Bagian Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri PDF, khususnya terkait pasal 2, yakni sebagai Landasan Idiil Landasan idiil Politik Luar Negeri Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian kebijakan politik luar negeri Indonesia harus dijiwai Pancasilan dan mencerminkan ideologi bangsa tersebut. Pancasila telah menjadi dasar negara yang merupakan pedoman hidup bangsa dan sumber hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan pedoman dasar untuk menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, sekaligus bermasyarakat. Karena itu, kebijakan politik luar negeri RI pun harus dilandasi Pancasila. Infografik SC Politik Luar Negeri Indonesia. Landasan KonstitusionalLandasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termaktub pula di alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan utama kemerdekaan Indonesia, yakni"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. [....]."3. Landasan OperasionalLandasan operasional politik luar negeri Indonesia sebenarnya dinamis karena mengikuti perkembangan zaman, dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintahan pada Bagian Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN, yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan mencapai tujuan nasional bangsa buku Sejarah Indonesia Kelas XII 2018208-2019 terbitan Kemdikbud, landasan operasional politik luar negeri Republik Indonesia terus berkembang dari masa ke masa, yang bisa dibagi dalam 3 zaman, yakni era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa periode Reformasi, yang dimulai dari masa pemerintahan Presiden Habibie, substansi landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat di Ketetapan TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. Di antara isi TAP MPR itu termasuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri Indonesia, yaitu menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional; ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerja sama untuk kepentingan rakyat Indonesia; memperbaiki performa, penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi pro-aktif di semua bidang; meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerja sama regional dan internasional; mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas; memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga; mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam kerangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara. - Pendidikan Kontributor Ilham Choirul AnwarPenulis Ilham Choirul AnwarEditor Addi M Idhom

mampumenjelaskan landasan konseptual secara komprehensif pendidikan Sekolah Dasar. Secara khusus setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu: 1. Menjelaskan landasan filosofis, psikologis-pedagogis, dan sosiologis-antropologis pendidikan Sekolah Dasar. 2. Menjelaskan landasan historis, ideologis, dan yuridis pendidikan Sekolah Dasar.

Politik luar negeri Indonesia sangat diperlukan bagi kesejahteraan masyarakatnya, yang mana terdapat aturan sehingga tidak menyebabkan masalah yang lebih kompleks, sehingga setiap negara berhak menciptakan ketentuan politiknya sendiri. Pengertian Politik Luar NegeriTujuan Politik Luar NegeriLandasan Politik Luar NegeriLandasan Konseptual Politik Luar Negeri IndonesiaLandasan Konstitusional Politik Luar Negeri IndonesiaLandasan Operasional Politik Luar Negeri IndonesiaLandasan Idiil Politik Luar Negeri IndonesiaSejarah Politik Luar Negeri IndonesiaContoh Masalah yang Dihadapi Indonesia dengan Luar Negeri Apakah yang dimaksud dengan politik luar negeri? Politik luar negeri adalah sebuah peraturan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain bertujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Biasanya tugas menciptakan kebijakan politik luar negeri adalah wewenang pemerintahan dan menteri luar negeri atau jabatan yang setara. Tujuan Politik Luar Negeri Tujuan politik luar negeri adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan ”… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial …” Menurut Drs. Moh. Hatta, politik luar-negeri Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut Artikel Terkait sebagai pertahanan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;mendapatkan barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat;meningkatkan perdamaian internasional;meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Landasan Politik Luar Negeri Apakah kalian tahu jika politik luar negeri Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional? Lantas, apa ya yang dimaksud dengan sistem politik luar negeri bebas dan aktif itu? Bebas memiliki arti bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan luhur bangsa. Aktif memiliki arti Indonesia tidak tinggal diam saja tetapi aktif berperan dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Politik luar-negeri Indonesia bebas aktif diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia yang berarti bahwa bangsa Indonesia melakukan politik jenis ini untuk tercapainya cita-cita nasional Indonesia. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang Tujuan Negara 1 Melindungi Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia 2 Memajukan kesejahteraan umum 3 Mencerdaskan kehidupan bangsa 4 Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang Dasar Negara Pancasila Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Sila kedua dari Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab “. Salah satu norma dari sila tersebut adalah bangsa indonesia merasa sebagai bagian dari umat manusia atau bangsa lain didunia, sehingga perlu saling menghormati dan bekerja sama. Untuk memenuhi hal itu maka dilakukan politik luar negeri UUD 1945 Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 berbunyi sebagai berikut 1 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 2 Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 3 Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. 5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Baca juga Pengetahuan Dasar Geografi Landasan Konseptual Politik Luar Negeri Indonesia Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah landasan yang mengatur perumusan politik-luar negeri Indonesia. Pengertian politik-luar negeri Indonesia berdasarkan konseptual dapat ditemui dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Di sana dijelaskan bahwa “Kebijakan, sikap, serta langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil saat melakukan hubungan terhadap negara lain, organisasi internasional lainnya saat menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional yang ada”. Landasan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Landasan Konstitusional adalah landasan yang terbentuk dari kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh UUD 1945 Pembukaan konstitusi 1945 yang menyatakan bahwa ”Sebenarnya kemerdekaan itu adalah sebuah hak bagi semua bangsa-bangsa karena itu penjajahan yang terjadi harus pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa semua akan ikut serta dalam mewujudkan semua impian atas seluruh dasar di Pasal UUD 1945 adalah Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan bentuk perjanjian dengan negara lain. Landasan Operasional Politik Luar Negeri Indonesia Landasan operasional adalah wujud kebijakan dari luar negeri Indonesia yang memiliki basis operasional dengan berbagai landasan pada kebijakan, dengan aturan yang dibuat terhadap institusi yang berkaitan. Landasan Idiil Politik Luar Negeri Indonesia landasan Idiil adalah dasar dari bentuk ideologi negara Indonesia dengan berlandaskan pancasila, dalam membentuk kebijakan dari luar negeri dengan melalui lima prinsip pancasila yaitu 1. Berdasarkan Prinsip “Ketuhanan” sebagai makhluk tuhan yang berpegang teguh dengan percaya dan yakin terhadap ajaran Tuhan. Berdasarkan prinsip ketuhanan dari pancasila negara Indonesia menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. 2. Berdasarkan Prinsip “Kemanusiaan” Sebagai bentuk penolakan terhadap penindasan yang ada, karena dengan prinsip kemanusiaan menunjukan manusia sama dalam derajatnya. Tidak membedakan status sosial, jabatan dan semua unsur yang membedakan derajat setiap manusia. 3. Berdasarkan Prinsip “Demokrasi” Bentuk upaya mempertahankan persatuan perdamaian dan keselarasan masyarakat, serta membangun pertahanan kesatuan dalam berkehidupan yang satu yaitu bangsa Indonesia 4. Berdasarkan Prinsip Keadilan” Bentuk kebijakan dan konsultasi masyarakat yang mampu memecahkan masalah dan mampu menghadapi masa depan secara bersama-sama dengan bekerja sama, saling membantu, bermusyawarah dalam memecahkan masalah yang ada. Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia Pada saat Indonesia Merdeka, dunia saat itu sedang dikuasai oleh dua negara yaitu Amerika Serikat Dengan kelompok yang disebut Blok Barat dan Uni Soviet Rusia dengan kelompoknya yang disebut Blok Timur. Negara Indonesia saat itu tidak lepas dari pengaruh kedua blok tersebut. Pada tanggal 2 September 1948, Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan keterangan mengenai politik-luar negeri Indonesia di hadapan anggota Badan KNIP yang diketuai oleh Kasman Singodimejo. Mohammad Hatta waktu itu mengajukan pertanyaan pada anggota komite, sebagai berikut. “Mestikah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara harus memilih antara pro Amerika dan pro Rusia? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar tujuan dan cita cita kita?” Dari pertanyaan tersebut Mohammad Hatta menjawab seorang sendiri dengan keterangan sebagai berikut. “Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.” Contoh Masalah yang Dihadapi Indonesia dengan Luar Negeri Munculnya blok-blok kekuatan ekonomi dunia yang tidak hanya Amerika yaitu Eropa Barat, Jepang, Korea, serta penentuan garis batas antara Indonesia dengan negara tetanggaKejahatan-kejahatan internasional atau transnasional seperti terorisme, pencucian uang, illegal logging, dan masalah yang dihadapi WNI di luar negeri seperti Tenaga Kerja Wanita TKW, TKI di luar negeri, pelanggaran hukum di luar negeri, dan kelengkapan dokumen warga negara Indonesia di luar negeri. Sekian materi politik luar negeri Indonesia dari Studio Literasi. Semoga bermanfaat, ya. Kalau ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Cheers! Landasanstruktural politik luar negeri indonesia ialah . A. Pancasila . B. Pasal 11 UUD 1945. C. Tap MPR No. II/MPR/1998. D. Tap MPR No. II/MPR/1993. E. Keputusan Presiden No. 17/1994. Pembahasan: Landasan struktural politik luar negeri indonesia ialah Pasal 11 UUD 1945. Jawaban: B-----#-----

Ilustrasi oleh Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia. Perjuangan menjadikan Indonesia merdeka memang tidaklah mudah, namun berkat kegigihan para pahlawan Indonesia berhasil memerdekakan diri dari penjajahan oleh Jepang dan Belanda. Pada 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil merdeka dan momentum tersebut dinamakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Proses kemerdekaan tersebut didukung oleh pengakuan secara de facto dan de jure oleh beberapa negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain tersebut berarti Indonesia sudah berhasil menjadi negara yang berdaulat dan mampu menjalankan komunikasi antar bangsa lainya. Dalam kaitanya berhubungan dengan negara Indonesia mengambil beberapa kebijakan dan keputusan yang mengatur kegiatan ini antara lain politik luar negeri bebas aktif. Alasan Munculnya Politik Bebas Aktif Politik Bebas Aktif mulai muncul sejak munculnya dua blok besar, yaitu blok barat dan blok timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika dengan ide demokrasi dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet dengan ide komunis. Beberapa negara yang memiliki kerjasama baik dengan Amerika atau Rusia mulai memilih blok. Sedangkan Indonesia sendiri memilih tidak condong baik ke blok barat maupun blok timur. Bersama dengan negara lain yang baru saja terbebas dari penjajahan, Indonesia bergabung dan ikut andil dalam GNB Gerakan Non – Blok dan ASEAN, serta perjanjian wilayah anti nuklir. Isi landasan Konseptual Politik Luar Negeri Indonesia Nah peraturan politik bebas aktif tersebut berkembang dan disusun sehingga munculah landasan konseptual politik luar negeri Indonesia yang berisi Landasan Konseptual yang mengatur perumusan politik luar negeri Indonesia adalah Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”. Kebijakan yang diatur dalam UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri diantaranya adalah Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler. Aparatur hubungan luar negeri. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 14 September 1999 di Jakarta. UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 14 September 1999 di Jakarta. Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156. Penjelasan Atas UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882. Referensi

^{Sebuahlandasan Konseptual dimana mengatur perumusan politik luar negeri Indonesia. Berdasarkan konseptual, pengertian politik luar negeri Indonesia sendiri dapat ditemui di dalam Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No.37 Tahun 1999 mengenai tentang Hubungan Luar Negeri dimana menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia ialah :}

Jakarta - Setiap negara membutuhkan politik luar negeri untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain. Seperti apa sistem politik luar negeri Indonesia?Ernest Petrič dalam bukunya Foreign Policy From Conception to Diplomatic Practice, secara sederhana mendefinisikan politik luar negeri sebagai suatu kebijakan negara dalam memenuhi tujuan dan kepentingannya di arena luar negeri ini bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, meningkatkan perdamaian internasional, dan meningkatkan persaudaraan antar bangsa, dikutip dari E-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disusun oleh hanya itu, politik luar negeri juga dapat membantu suatu negara mendapatkan barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran Politik Luar Negeri IndonesiaPolitik luar negeri Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Aturan ini mencakup penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar pada aturan tersebut, politik luar negeri merupakan kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN.Sistem politik luar negeri Indonesia ini dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional da luwes dalam dapat melimpahkan kewenangannya dalam melaksanakan hubungan dan politik luar negeri kepada menteri. Selain itu, dia juga dapat menunjuk pejabat selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubunganDijelaskan lebih lebih lanjut dalam UU 37/1999, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia haruslah merupakan cerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik laman Kementerian Luar Negeri, asas-asas yang mendasari politik luar negeri Indonesia pertama kali dikemukakan oleh wakil presiden kala itu, Mohammad Hatta, pada 2 September 1948 di sidang Kelompok Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai cikal bakal DPR RI, Wakil Presiden Hatta yang kala itu merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Republik menjelaskan sikap pemerintah di berbagai masalah domestik dan itulah sistem politik luar negeri Indonesia. Secara umum, sistem tersebut mengacu pada landasan idiil, konstitusional, dan operasional. Simak Video "Curhat Tompi Tolak Mentah Masuk Partai Politik" [GambasVideo 20detik] kri/nwy

If7wo. 69 184 487 443 298 465 109 375 57